Pengamat kebijakan energi sekaligus Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak sepanjang tahun 2026 ini sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, konflik dan tensi tinggi di wilayah tersebut sempat melambungkan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh angka 120 dollar AS per barrel. Namun, per 22 Juni 2026, situasi pasar mulai mereda dan memaksa harga minyak melandai ke level 80 dollar AS (sekitar Rp1,4 juta) per barrel.
Antisipasi Migrasi Konsumen ke BBM Bersubsidi
Menurut Piter, momentum penurunan harga minyak global ini harus dimanfaatkan secara bijak. Penyesuaian harga Pertamax ke tingkat yang lebih rendah dipandang rasional guna mengikuti pergerakan pasar internasional secara proporsional. Namun, ia menekankan bahwa besaran angka penurunan tersebut sepenuhnya berada di tangan kalkulasi matematis pemerintah dan Pertamina.
Lebih dari sekadar mengikuti tren pasar, langkah penurunan harga Pertamax dinilai krusial untuk menekan laju migrasi konsumen. Pasalnya, selisih harga yang terlalu jauh antara BBM nonsubsidi dan subsidi belakangan ini memicu lonjakan antrean masyarakat yang beralih mengonsumsi Pertalite.
Jika tren perpindahan konsumsi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi harga pada Pertamax, pemerintah dikhawatirkan akan menghadapi jebakan kuota. Konsumsi Pertalite yang melebihi batas kuota tahunan tidak hanya membebani APBN, tetapi juga berisiko memicu kelangkaan pasokan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Tantangan Pasar Energi yang Masih Rentan
Meski pasar saat ini tengah mendingin, Piter tetap memberikan catatan bahwa situasi sektor energi global masih berada dalam posisi yang rawan bergejolak. Isu-isu strategis seperti potensi penutupan jalur maritim Selat Hormuz oleh Iran serta proses negosiasi lanjutan yang belum menemui titik temu permanen tetap harus diwaspadai karena dapat sewaktu-waktu membalikkan arah harga minyak.