Dukungan tersebut diperoleh setelah Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Beijing. Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan Kementerian Keuangan China, Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), serta sejumlah investor lokal.
Menkeu mengungkapkan bahwa respons yang diterima dari otoritas keuangan China sangat positif. Bahkan, PBOC berkomitmen untuk memberikan karpet merah berupa percepatan proses birokrasi dan perizinan agar surat utang perdana Indonesia ini bisa segera melantai di pasar mereka.
"Kami mengajukan permohonan agar proses administrasi Panda Bond ini dipermudah, dan pihak PBOC merespons dengan sangat baik. Mereka menegaskan bahwa begitu dokumen resmi kami serahkan, proses peninjauan dan perizinan akan langsung diakselerasi," ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Langkah menerbitkan Panda Bond ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi portofolio pembiayaan pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan berbagai mata uang asing, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang global tertentu saja. Kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan program kerja sama penggunaan mata uang lokal (local currency transaction) yang sudah berjalan antara Indonesia dan China.
Selain memperluas basis investor, ketertarikan China terhadap instrumen utang Indonesia ini menjadi bukti nyata tingginya tingkat kepercayaan pasar internasional terhadap stabilitas dan fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus membenahi iklim investasi dalam negeri demi kenyamanan para pemilik modal.
Meskipun mempererat hubungan ekonomi dengan China, Indonesia tetap konsisten memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas aktif (non-alignment). Pemerintah menegaskan senantiasa membuka pintu selebar-lebarnya bagi kemitraan investasi dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Singapura, serta kawasan Eropa secara netral dan seimbang.