Purbaya Heran Batas Defisit RI 3% Terus Disorot Lembaga Dunia, Bandingkan Posisi dengan Negara Maju

 

Purbaya Yudhi Sadewa (detik.com)

Jakarta, Honewire.id - Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengungkapkan keheranan sekaligus kekesalannya terhadap sikap lembaga keuangan global dan pasar internasional yang terus "mengincar" posisi fiskal Indonesia. Padahal, berdasarkan data fundamental ekonomi objektif, kedisiplinan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia jauh lebih sehat, akuntabel, dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara berkembang bahkan negara-negara maju dunia.

​1. Komparasi Global: Rasio Utang dan Defisit yang Timpang

​Dalam keterangannya, Menkeu Purbaya menjabarkan perbandingan konkret yang menunjukkan adanya standar ganda di panggung ekonomi global. Banyak negara tetangga maupun negara dengan ekonomi raksasa yang mencatatkan indikator fiskal jauh lebih mengkhawatirkan, namun tidak mendapatkan pengawasan seketat Indonesia.

​Negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, India, hingga Amerika Serikat (AS) tercatat mengoperasikan fiskal mereka dengan angka defisit di atas batas psikologis 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, defisit fiskal Amerika Serikat telah melampaui angka 5 persen. Di Asia Tenggara, praktis hanya Singapura yang memiliki defisit anggaran di bawah ambang batas seketat Indonesia.

​Kejanggalan ini kian nyata apabila menilik rasio utang pemerintah terhadap PDB di sejumlah negara maju:

• ​Jerman: Rasio utang berada di atas 60% terhadap PDB.
• ​Amerika Serikat: Rasio utang berada di kisaran 100% terhadap PDB.
• ​Jepang: Memiliki beban rasio utang ekstrem mencapai 275% terhadap PDB.

​"Namun, negara-negara tersebut tak mendapatkan sorotan seketat yang diterima Indonesia. Tapi kita yang diincar Pak. Saya enggak tahu kenapa. Mungkin kita masih kurang doa Pak," seloroh Purbaya menyikapi tekanan dari para analis dunia.

​2. Realisasi dan Desain Defisit Fiskal Domestik

​Secara keilmuan ekonomi makro, postur fiskal Indonesia dinilai sangat kokoh dan sulit dikritik. Bukti empiris menunjukkan bahwa pada penutupan tahun anggaran 2025, pemerintah berhasil menekan angka defisit fiskal hingga menyentuh level 2,81 persen terhadap PDB, jauh lebih optimal dari proyeksi awal sebesar 2,9 persen.

​Memasuki tahun berjalan 2026, tantangan pengelolaan fiskal kian dinamis seiring melonjaknya beban subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kendati demikian, Kementerian Keuangan mendesain postur APBN 2026 dengan komitmen disiplin fiskal yang kokoh, yaitu mempertahankan defisit di bawah 3 persen (mendekati 2,9 persen).

​Pemerintah juga meyakini jika harga minyak dunia melandai pada kuartal II-2026, maka angka defisit anggaran nasional dapat ditekan jauh lebih rendah lagi.

​3. Fleksibilitas Fiskal di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

​Menkeu Purbaya menggarisbawahi bahwa di balik ketatnya disiplin fiskal, Presiden Prabowo Subianto senantiasa memberikan ruang fleksibilitas yang cukup dalam manajemen keuangan negara. Ruang gerak ini disiapkan sebagai bantalan proteksi andai terjadi situasi darurat, bencana alam, atau guncangan ekonomi eksternal yang tak terduga.

​Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut memiliki batasan baku yang rigid. Setiap tambahan anggaran darurat wajib dikalkulasi secara cermat agar tidak mencederai batas aman utang maupun ambang batas defisit 3 persen yang telah diatur oleh undang-undang demi kesinambungan fiskal jangka panjang.