Menurut Prabowo, berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oknum pengusaha tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar aktivitas ekonomi berjalan lebih transparan dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa status ekonomi atau besarnya perusahaan tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.
Pernyataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Prabowo menilai kebocoran penerimaan negara, praktik underinvoicing, serta berbagai bentuk manipulasi perdagangan harus dihentikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Langkah penegakan hukum yang konsisten diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara profesional dan mematuhi aturan. Prabowo menekankan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kontribusi tersebut harus dibangun di atas prinsip kejujuran, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap kepentingan nasional.
Pesan tegas yang disampaikan Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menciptakan sistem ekonomi yang lebih bersih dan berkeadilan. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik-praktik curang yang selama ini merugikan negara dapat ditekan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.