Badan Gizi Nasional (Kementerian Sekretariat Negara)
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan evaluasi hanya menyasar komponen insentif operasional dan tidak akan mengurangi anggaran bahan baku makanan bagi penerima manfaat. Menurutnya, dana sebesar Rp10.000 per porsi untuk bahan makanan tetap dipertahankan karena berbeda dengan insentif operasional dapur.
Evaluasi ini muncul setelah pemerintah menemukan jumlah dapur MBG meningkat signifikan dari rencana awal sekitar 21.000 titik menjadi 27.877 titik. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa tambahan ribuan dapur tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan apabila skema insentif Rp6 juta per hari tetap diterapkan secara penuh.
Di sisi lain, skema insentif tersebut juga menjadi sorotan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan serta menata ulang mekanisme pemberian insentif agar lebih transparan dan akuntabel.
Meski melakukan evaluasi, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat tidak akan berkurang. Fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan efisien.
