Berdasarkan data pelacakan kapal komoditas Vortexa yang dihimpun oleh Bloomberg, saat ini terdapat sekitar 63 juta barel minyak mentah Iran yang terkatung-katung di perairan, baik dalam status transit maupun terparkir. Pasokan minyak dalam jumlah masif tersebut tersebar di kapal-kapal tanker di sepanjang Teluk Persia hingga perairan Asia. Sebagian besar kapal tanker ini dilaporkan mematikan sinyal tujuan yang jelas atau tidak menunjukkan indikasi tersedia untuk dipesan, menandakan bahwa muatan tersebut belum menemukan pembeli.
Pembatalan Pengecualian Akibat Eskalasi Militer
Sebelumnya, AS sempat memberikan pelonggaran sanksi selama 60 hari yang dikeluarkan pada akhir Juni. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan damai sementara antara Washington dan Teheran guna memberikan waktu bagi Iran menjual minyaknya secara legal tanpa bayang-bayang sanksi sekunder. Sebagai imbalannya, Teheran diharapkan mematuhi poin-poin kesepakatan, termasuk jaminan keamanan jalur pelayaran.
Namun, relaksasi tersebut berumur pendek. Washington memutuskan untuk menyetop pengecualian lebih cepat sebagai langkah balasan (retaliasi) atas serangan yang dilancarkan Iran terhadap kapal-kapal tanker di Selat Hormuz—salah satu jalur logistik minyak paling vital di dunia.
Lembaga nirlaba United Against Nuclear Iran (UANI) yang terus memantau pergerakan ini menyatakan telah melacak sedikitnya 19 pemuatan minyak dan petrokimia Iran sejak perjanjian sementara itu ditandatangani. Selain itu, UANI mengidentifikasi setidaknya 46 kapal tanker pengangkut minyak atau bahan bakar Iran yang saat ini terjebak di sepanjang garis pantai negara tersebut.
Pasar Asia Mengetatkan Pengawasan
Dicabutnya relaksasi ini membuat Iran kehilangan sumber pendapatan negara yang krusial sekaligus mempersulit upaya diplomasi penanganan konflik Selat Hormuz. Sejumlah pedagang fisik minyak mengonfirmasi bahwa perusahaan minyak negara, National Iranian Oil Co (NIOC), beserta para perantaranya telah bergerak agresif menawarkan pasokan ke berbagai kilang di Asia dalam beberapa hari terakhir.
Tawaran diskon tersebut kabarnya telah masuk ke pengolah minyak di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Sementara itu, kilang-kilang di India menyatakan hanya bersedia menampung minyak Iran jika ada jaminan bahwa AS memperpanjang atau menghidupkan kembali pengecualian sanksi tersebut hingga melewati bulan Agustus. Sejauh ini, tidak ada catatan transaksi resmi dari kilang Asia di luar China sejak pelonggaran sanksi dicabut, mengingat sensitivitas politik yang tinggi.
Selain risiko sanksi langsung dari AS, perdagangan minyak Iran saat ini menghadapi hambatan sistemis lainnya:
- Kendala Asuransi dan Hukum: Pembatasan ketat dari Uni Eropa (UE) dan Inggris Raya yang masih berlaku membuat kapal pengangkut kesulitan mendapatkan proteksi asuransi pelayaran yang sah.
- Boikot Otoritas Pelabuhan: Banyak pelabuhan internasional menolak bersandar bagi kapal-kapal yang terindikasi sebagai bagian dari “dark fleet” (armada gelap) yang biasa digunakan untuk menyelundupkan minyak sanksi.
- Ketidakpastian Regulasi: Para pelaku pasar khawatir terhadap perubahan kebijakan mendadak dari Washington yang dapat menjerat aset mereka sewaktu-waktu.
China Jadi Harapan Terakhir dengan Konsekuensi Diskon Besar
Dengan mundurnya sebagian besar pembeli utama di Asia, tumpuan harapan Teheran kini kembali bergeser ke China, khususnya kepada kilang-kilang independen lokal berskala kecil hingga menengah yang dikenal sebagai “teapots”. Kelompok kilang ini merupakan pelanggan tradisional minyak Iran sebelum eskalasi konflik meluas di Timur Tengah.
Kendati demikian, posisi tawar Iran di hadapan kilang independen China kini melemah. Pasalnya, kilang-kilang tersebut telah memborong minyak mentah alternatif dari Arab Saudi dan Irak dalam volume besar pada awal bulan ini. Agar minyaknya dapat terserap dan tidak terus tertahan di laut dengan biaya kargo yang membengkak, Teheran diprediksi tidak memiliki pilihan selain memberikan pemotongan harga (diskon) yang sangat agresif.
Pembatalan relaksasi sanksi ini menegaskan kembali bahwa komoditas energi global tetap menjadi instrumen sekaligus korban utama dalam perseteruan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.